Kamis, 30 September 2010

PP No. 35 Tahun 2010

PP No. 35 Tahun 2010 - Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14, Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (7), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

2. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

3. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

4. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi lima.

5. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.

6. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.

7. Samkaryanugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra.

8. Patra adalah kelengkapan dari Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha dan Tanda Kehormatan berupa Bintang berpita selempang atau berpita kalung yang bentuk dan ukurannya lebih besar daripada bintang.

9. Miniatur adalah kelengkapan dari bintang, medali, dan satyalancana yang bentuk dan ukurannya lebih kecil.

10. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden.

11. Taman Makam Pahlawan Nasional adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara.

13. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

14. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

16. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

20. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.

21. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan anak kandung yang sah.

22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

23. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat TP2GP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.

24. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.


BAB II

GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN


Bagian Kesatu

Gelar

Pasal 2

(1) Gelar berupa Pahlawan Nasional.

(2) Gelar diberikan dalam bentuk plakat dan piagam.

(3) Bentuk, warna, ukuran plakat dan piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.


Bagian Kedua

Tanda Jasa

Pasal 3

(1) Tanda Jasa berupa Medali.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Medali Kepeloporan;

b. Medali Kejayaan; dan

c. Medali Perdamaian.

(3) Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.


Bagian Ketiga

Tanda Kehormatan

Pasal 4

Tanda Kehormatan berupa:

a. Bintang;

b. Satyalancana; dan

c. Samkaryanugraha.


Paragraf 1

Tanda Kehormatan Berupa Bintang

Pasal 5

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Bintang sipil dan Bintang militer.

(2) Tanda Kehormatan berupa Bintang sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bintang Republik Indonesia;

b. Bintang Mahaputera;

c. Bintang Jasa;

d. Bintang Kemanusiaan;

e. Bintang Penegak Demokrasi;

f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan

g. Bintang Bhayangkara.

(3) Tanda Kehormatan berupa Bintang militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bintang Gerilya;

b. Bintang Sakti;

c. Bintang Dharma;

d. Bintang Yudha Dharma;

e. Bintang Kartika Eka Pakçi;

f. Bintang Jalasena; dan

g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.


Pasal 6

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. Bintang berkelas; dan

b. Bintang tanpa kelas.

(2) Tanda Kehormatan berupa Bintang berkelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Bintang Republik Indonesia yang terdiri atas 5 (lima) kelas, yakni:

1. Bintang Republik Indonesia Adipurna;

2. Bintang Republik Indonesia Adipradana;

3. Bintang Republik Indonesia Utama;

4. Bintang Republik Indonesia Pratama; dan

5. Bintang Republik Indonesia Nararya.

b. Bintang Mahaputera yang terdiri atas 5 (lima) kelas, yakni:

1. Bintang Mahaputera Adipurna;

2. Bintang Mahaputera Adipradana;

3. Bintang Mahaputera Utama;

4. Bintang Mahaputera Pratama; dan

5. Bintang Mahaputera Nararya.

c. Bintang Jasa yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Jasa Utama;

2. Bintang Jasa Pratama; dan

3. Bintang Jasa Nararya.

d. Bintang Penegak Demokrasi yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Penegak Demokrasi Utama;

2. Bintang Penegak Demokrasi Pratama; dan

3. Bintang Penegak Demokrasi Nararya.

e. Bintang Bhayangkara yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Bhayangkara Utama;

2. Bintang Bhayangkara Pratama; dan

3. Bintang Bhayangkara Nararya.

f. Bintang Yudha Dharma yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Yudha Dharma Utama;

2. Bintang Yudha Dharma Pratama; dan

3. Bintang Yudha Dharma Nararya.

g. Bintang Kartika Eka Pakçi yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Kartika Eka Pakçi Utama;

2. Bintang Kartika Eka Pakçi Pratama; dan

3. Bintang Kartika Eka Pakçi Nararya.

h. Bintang Jalasena yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Jalasena Utama;

2. Bintang Jalasena Pratama; dan

3. Bintang Jalasena Nararya.

i. Bintang Swa Bhuwana Paksa yang terdiri atas 3 (tiga) kelas, yakni:

1. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;

2. Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama; dan

3. Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

(3) Tanda Kehormatan berupa Bintang tanpa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Bintang Kemanusiaan;

b. Bintang Budaya Parama Dharma;

c. Bintang Gerilya;

d. Bintang Sakti; dan

e. Bintang Dharma.


Paragraf 2

Tanda Kehormatan Berupa Satyalancana

Pasal 7

(1) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Satyalancana sipil dan Satyalancana militer.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan;

b. Satyalancana Pembangunan;

c. Satyalancana Wira Karya;

d. Satyalancana Kebaktian Sosial;

e. Satyalancana Kebudayaan;

f. Satyalancana Pendidikan;

g. Satyalancana Karya Satya;

h. Satyalancana Dharma Olahraga;

i. Satyalancana Dharma Pemuda;

j. Satyalancana Kepariwisataan;

k. Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha;

l. Satyalancana Pengabdian;

m. Satyalancana Bhakti Pendidikan;

n. Satyalancana Jana Utama;

o. Satyalancana Ksatria Bhayangkara;

p. Satyalancana Karya Bhakti;

q. Satyalancana Operasi Kepolisian;

r. Satyalancana Bhakti Buana;

s. Satyalancana Bhakti Nusa; dan

t. Satyalancana Bhakti Purna.

(3) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Satyalancana Bhakti;

b. Satyalancana Teladan;

c. Satyalancana Kesetiaan;

d. Satyalancana Santi Dharma;

e. Satyalancana Dwidya Sistha;

f. Satyalancana Dharma Nusa;

g. Satyalancana Dharma Bantala;

h. Satyalancana Dharma Samudra;

i. Satyalancana Dharma Dirgantara;

j. Satyalancana Wira Nusa;

k. Satyalancana Wira Dharma;

l. Satyalancana Wira Siaga; dan

m. Satyalancana Ksatria Yudha.


Paragraf 3

Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha

Pasal 8

(1) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Tanda Kehormatan Samkaryanugraha sipil dan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha militer.

(2) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Parasamya Purnakarya Nugraha; dan

b. Nugraha Sakanti.

(3) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Samkaryanugraha.


Pasal 9

Bentuk, warna, dan ukuran benda Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta alat kelengkapannya tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.



BAB III

PERSYARATAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA,

DAN TANDA KEHORMATAN


Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Gelar

Pasal 10

(1) Gelar dapat diberikan kepada seseorang.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh Gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Tanda Jasa


Pasal 11

(1) Tanda Jasa dapat diberikan kepada seseorang.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Tanda Kehormatan


Pasal 12

Tanda Kehormatan dapat diberikan kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.


Pasal 13

Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Bintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Pasal 14

Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Satyalancana terdiri atas:

a. Syarat umum; dan

b. Syarat khusus.


Pasal 15

Syarat umum untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Satyalancana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


Pasal 16

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Perintis Kemerdekaan adalah menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan dan/atau giat dan aktif bekerja ke arah itu dan karenanya mendapatkan hukuman dari pemerintah kolonial atau terusmenerus menentang secara aktif penjajahan kolonial satu sama lain dengan syarat bahwa mereka kemudian tidak menentang Republik Indonesia.


Pasal 17

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pembangunan adalah berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya.


Pasal 18

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Karya adalah berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.


Pasal 19

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebaktian Sosial adalah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya.


Pasal 20

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebudayaan adalah berjasa dalam bidang kebudayaan.


Pasal 21

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pendidikan adalah:

a. pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.

b. pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang melaksanakan tugas:

1. paling singkat 30 (tiga puluh) hari secara terusmenerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara tidak terus-menerus, atau gugur/tewas di daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial;

2. paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau selama 6 (enam) tahun secara tidak terusmenerus di daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang;

3. paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau selama 8 (delapan) tahun secara tidak terusmenerus, di daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain; atau

4. paling singkat 8 (delapan) tahun secara terusmenerus dan berprestasi luar biasa di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, badan/lembaga baik nasional maupun internasional.


Pasal 22

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya adalah PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dengan ketentuan:

a. dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara;

b. penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi;

c. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.


Pasal 23

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Olahraga adalah:

a. olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi meraih medali dalam olimpiade (olympic game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus; atau

b. pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam olimpiade (olympic game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus.


Pasal 24

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Pemuda adalah pemuda yang:

a. berprestasi berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun dan menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau telah menunjukkan jasa yang sangat besar dalam peningkatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan; atau

b. pernah mendapat penghargaan atas prestasinya minimal pada tingkat nasional.


Pasal 25

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kepariwisataan adalah berjasa besar atau berprestasi luar biasa dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret lebih dari 5 (lima) tahun secara terus-menerus.


Pasal 26

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah berjasa besar atau berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Pasal 27

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pengabdian adalah anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terusmenerus selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun, atau 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga dapat dijadikan teladan bagi anggota Polri yang lain.


Pasal 28

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Pendidikan adalah:

a. anggota Polri yang menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan kepolisian yang bertugas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus;

b. anggota Polri yang ditugaskan untuk menjadi tenaga pendidik di luar lembaga pendidikan kepolisian paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

c. WNI bukan anggota Polri dan WNA yang oleh karena keahliannya menjadi tenaga pendidik dan/atau kerjasama di bidang ilmu kepolisian paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus atau 2 (dua) tahun secara tidak terusmenerus.


Pasal 29

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Jana Utama adalah:

a. anggota Polri yang dalam waktu paling singkat 8 (delapan) tahun telah melaksanakan tugas pokok dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menunjukkan etika profesi dan kinerja yang baik serta berdampak bagi kemajuan organisasi Polri; atau

b. WNI bukan anggota Polri yang aktif turut serta membantu Polri di segala bidang dalam menjalankan fungsi kepolisian yang berdampak bagi kemajuan organisasi Polri.


Pasal 30

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Ksatria Bhayangkara adalah anggota Polri yang berjasa dalam melaksanakan tugas kepolisian baik bidang operasional maupun bidang pembinaan dan memenuhi syarat-syarat profesionalisme dan etika profesi yang berdampak terhadap kemajuan Polri.


Pasal 31

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti adalah:

a. anggota Polri yang aktif turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang yang berdampak pada kemajuan dan pembangunan Polri; atau

b. WNI bukan anggota Polri dan WNA yang aktif turut serta dalam membantu tugas-tugas kepolisian di segala bidang yang menghasilkan karya nyata dan patut dikenang untuk kemajuan dan pembangunan Polri.


Pasal 32

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Operasi Kepolisian adalah anggota Polri yang:

a. telah melaksanakan tugas pengungkapan kasus menonjol yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendapat perhatian dunia internasional; atau

b. gugur, tewas, dan/atau cacat permanen dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian.


Pasal 33

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Buana adalah anggota Polri yang telah melaksanakan tugas kepolisian internasional di luar negeri dengan menunjukkan disiplin dan tanggung jawab, dengan ketentuan:

a. paling singkat 2 (dua) bulan secara terus-menerus atau 6 (enam) bulan secara tidak terus-menerus dalam penugasan misi perdamaian;

b. paling singkat 2 (dua) tahun yang melaksanakan penugasan misi kepolisian; atau

c. gugur/meninggal dunia di luar negeri bukan karena akibat tindakan sendiri.


Pasal 34

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Nusa adalah anggota Polri yang telah melaksanakan tugas pokok di perbatasan dan/atau daerah terpencil wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun secara terus-menerus atau 2 (dua) tahun secara tidak terus-menerus, dengan menunjukkan etika profesi.

Pasal 35

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Purna adalah anggota Polri yang telah mendarmabaktikan diri, dengan ketentuan:

a. telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pengabdian 32 (tiga puluh dua) tahun; atau

b. telah melaksanakan tugas secara terus-menerus paling singkat 32 (tiga puluh dua) tahun dengan menunjukkan etika profesi.


Pasal 36

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti adalah:

a. prajurit TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka-luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran; atau

b. WNI bukan prajurit TNI yang bertugas operasi bersamasama TNI dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a.


Pasal 37

(1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan adalah berjasa dalam usaha menjadi pembela bangsa dan kedaulatan negara:

a. dalam waktu perang dan operasi militer paling singkat 1 (satu) tahun secara terus- menerus; atau

b. di luar keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus menjalankan tugas, sehingga menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi prajurit lain.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali.


Pasal 38

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kesetiaan adalah prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa dan negara, dengan ketentuan:

a. telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun, 24 (dua puluh empat) tahun, atau 32 (tiga puluh dua) tahun penuh secara terus-menerus; dan

b. setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat.


Pasal 39

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Santi Dharma adalah:

a. prajurit TNI yang telah selesai melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau military observer;

b. anggota TNI yang dalam melaksanakan tugas menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan serta berkelakuan baik dan dalam jangka waktu mana:

1. ditempatkan dalam tugas luar negeri mulai misi/kontingen Garuda/military observer yang bersangkutan sampai ditariknya kembali ke Indonesia;

2. selama 2 (dua) bulan secara terus-menerus dalam penugasan luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/military observer; atau

3. gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan sendiri dalam pelaksanaan tugas internasional di luar negeri dalam misi/kontingen Garuda/military observer.

c. WNI bukan prajurit TNI yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.


Pasal 40

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dwidya Sistha adalah:

a. prajurit TNI dan WNI bukan prajurit TNI berjasa di dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI yang karena jabatannya selaku guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, serta berkelakuan baik paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terusmenerus atau 3 (tiga) angkatan secara terus-menerus atau berjumlah 4 (empat) angkatan secara tidak terus-menerus;

b. WNA yang pernah menjadi guru/instruktur di lingkungan TNI dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan, pertumbuhan dan pembinaan TNI; atau

c. prajurit TNI yang bertugas pada lembaga-lembaga pendidikan/dinas/satuan yang fungsinya menyelenggarakan pendidikan.


Pasal 41

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Nusa adalah prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS yang berjasa di dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan, serta WNI lainnya yang telah berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:

a. paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terusmenerus;

b. paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus; atau

c. gugur/tewas akibat penugasannya.


Pasal 42

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Bantala adalah prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna dengan ketentuan:

a. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

b. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

c. gugur/tewas.


Pasal 43

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Samudra adalah prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Laut secara paripurna dengan ketentuan:

a. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

b. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

c. gugur/tewas.


Pasal 44

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Dirgantara adalah prajurit TNI Angkatan Udara yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Udara secara paripurna dengan ketentuan:

a. telah memiliki Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun;

b. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau

c. gugur/tewas.


Pasal 45

(1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa adalah prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus dalam 1 (satu) kali penugasan.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.


Pasal 46

(1) Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma adalah prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus-menerus dalam 1 (satu) kali penugasan.

(2) Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.


Pasal 47

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Siaga adalah prajurit TNI yang telah bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ketentuan:

a. Perwira Tinggi paling singkat 1 (satu) tahun;

b. Perwira Menengah/Perwira Pertama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

c. Bintara/Tamtama paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau 4 (empat) tahun secara tidak terusmenerus.


Pasal 48

Syarat khusus Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Ksatria Yudha adalah prajurit TNI yang telah:

a. menunjukkan pengabdian, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus selama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus-menerus; atau

b. berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus pada kesatuan khusus, baik latihan-latihan maupun tugas khusus beresiko tinggi yang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan fisik, ataupun kematian.


Pasal 49

Syarat-syarat untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan persyaratan untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diatur oleh menteri/pimpinan lembaga negara/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.


BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN USUL GELAR, TANDA JASA, DAN

TANDA KEHORMATAN


Pasal 51

(1) Setiap orang, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(2) Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

a. riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi, riwayat perjuangan, jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan; dan

b. surat rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota di tempat calon penerima dan pengusul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.


Pasal 52

(1) Permohonan usul pemberian Gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengajukan permohonan usul pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Dewan.


Pasal 53

(1) Permohonan usul pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(2) Menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait mengajukan permohonan usul pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Dewan.


Pasal 54

(1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh TP2GD.

(2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) TP2GD bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsure praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

(4) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GD, disampaikan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.


Pasal 55

(1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dibantu oleh TP2GP.

(2) TP2GP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) TP2GP bersifat independen yang beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari unsure praktisi, akademisi, pakar, sejarawan, dan instansi terkait.

(4) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh TP2GP, disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.


BAB V

TATA CARA VERIFIKASI USUL GELAR, TANDA JASA,

DAN TANDA KEHORMATAN


Pasal 56

(1) Dewan sebelum mengajukan pengusulan kepada Presiden melakukan verifikasi atas permohonan usul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(4) Menteri, pimpinan lembaga negara, dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan lainnya yang diperlukan atau diminta oleh Dewan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan.


Pasal 57

(1) Dalam hal Dewan menilai usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

(2) Dalam hal Dewan menilai usul Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan tidak memenuhi persyaratan, maka usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan dikembalikan oleh Dewan kepada pengusul.

(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.


BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA,

DAN TANDA KEHORMATAN


Bagian Kesatu

Umum


Pasal 58

(1) Dewan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

(2) Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Gelar


Pasal 59

(1) Gelar diberikan kepada ahli waris Pahlawan Nasional.

(2) Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Presiden kepada ahli waris pada acara peringatan hari pahlawan.

(3) Dalam hal ahli waris tidak ada, Gelar diserahkan oleh Presiden kepada pengusul.

(4) Pemberian Gelar dapat disertai dengan pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.


Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Tanda Jasa Bagi WNI


Pasal 60

(1) Tanda Jasa diberikan pada seseorang.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari besar nasional, atau ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Pemberian Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.

(4) Pemberian Tanda Jasa dapat dilakukan secara anumerta.


Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Tanda Kehormatan Bagi WNI


Pasal 61

(1) Tanda Kehormatan berupa Bintang dan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana diberikan kepada seseorang.

(2) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi.


Pasal 62

(1) Pemberian Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi, dan Bintang Budaya Parama Dharma dilakukan pada peringatan harihari besar nasional.

(2) Pemberian Tanda Kehormatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada peringatan hari ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(3) Pemberian Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada penerima.

(4) Pemberian Tanda Kehormatan dapat dilakukan secara anumerta.


Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Bagi WNA


Pasal 63

(1) Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dapat diberikan kepada WNA.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Medali Kepeloporan;

b. Medali Kejayaan; dan

c. Medali Perdamaian.

(3) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Bintang Republik Indonesia;

b. Bintang Mahaputera;

c. Bintang Jasa;

d. Bintang Kemanusiaan;

e. Bintang Penegak Demokrasi;

f. Bintang Bhayangkara;

g. Bintang Yudha Dharma;

h. Bintang Kartika Eka Pakçi;

i. Bintang Jalasena; dan/atau

j. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

(4) WNA yang menerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi:

a. kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan; dan/atau

b. berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia.

(5) WNA yang dapat diberikan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan atas kesetaraan hubungan timbale balik kenegaraan yaitu:

a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;

b. Kepala Kepolisian; dan/atau

c. Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata.


BAB VII

TATA CARA PEMAKAIAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN


Bagian Kesatu

Umum


Pasal 64

Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berupa Bintang dan berupa Satyalancana dipakai pada pakaian resmi saat upacara hari besar nasional atau upacara besar lainnya dan pakaian

dinas harian.


Bagian Kedua

Tata Cara Pemakaian Tanda Jasa


Pasal 65

Tanda Jasa dipakai dengan cara dikalungkan pada leher sehingga medalinya tepat terletak ditengah dada pada pakaian resmi.


Bagian Ketiga

Tata Cara Pemakaian Tanda Kehormatan


Pasal 66

Tanda Kehormatan berupa Bintang dipakai dengan cara:

a. diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintangnya terletak tepat di pinggang kiri;

b. dikalungkan pada leher sehingga bintangnya tepat terletak di tengah-tengah dada pada pakaian resmi; dan/atau

c. digantungkan di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi.


Pasal 67

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara diselempangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a adalah:

a. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Adipurna;

b. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Adipradana;

c. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Utama;

d. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Pratama;

e. Tanda Kehormatan berupa Bintang Republik Indonesia Nararya;

f. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipurna; dan

g. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Adipradana.


Pasal 68

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara dikalungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b adalah:

a. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Utama;

b. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Pratama;

c. Tanda Kehormatan berupa Bintang Mahaputera Nararya;

d. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Utama;

e. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Pratama;

f. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jasa Nararya;

g. Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi Utama;

h. Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi Pratama;

i. Tanda Kehormatan berupa Bintang Penegak Demokrasi Nararya;

j. Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Utama;

k. Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Utama;

l. Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Pratama;

m. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci Utama;

n. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Utama;

o. Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;

p. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kemanusiaan;

q. Tanda Kehormatan berupa Bintang Budaya Parama Dharma;

r. Tanda Kehormatan berupa Bintang Gerilya;

s. Tanda Kehormatan berupa Bintang Sakti; dan

t. anda Kehormatan berupa Bintang Dharma.


Pasal 69

Tanda Kehormatan berupa Bintang yang dipakai dengan cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c adalah:

a. Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Pratama;

b. Tanda Kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Nararya;

c. Tanda Kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma Nararya;

d. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci Pratama;

e. Tanda Kehormatan berupa Bintang Kartika Eka Pakci Nararya;

f. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Pratama;

g. Tanda Kehormatan berupa Bintang Jalasena Nararya;

h. Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama; dan

i. Tanda Kehormatan berupa Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.


Pasal 70

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dipakai dengan cara digantungkan:

a. di dada sebelah kiri di atas saku baju atau pakaian resmi;

b. secara lengkap pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada pakaian dinas upacara; atau

c. di dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri pada pakaian dinas sehari-hari.


Pasal 71

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang dipakai dengan cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a adalah:

a. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Perintis Kemerdekaan;

b. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pembangunan;

c. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Karya;

d. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebaktian Sosial;

e. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kebudayaan;

f. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pendidikan;

g. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya;

h. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Olahraga;

i. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Pemuda;

j. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kepariwisataan; dan

k. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.


Pasal 72

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana yang dipakai dengan cara digantungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c adalah:

a. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Pengabdian;

b. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Jana Utama;

c. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Ksatria Bhayangkara;

d. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti;

e. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Pendidikan;

f. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Buana;

g. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Nusa;

h. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti Purna;

i. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Operasi Kepolisian;

j. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Bhakti;

k. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Teladan;

l. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Kesetiaan;

m. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Santi Dharma;

n. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dwidya Sistha;

o. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Nusa;

p. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Bantala;

q. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Dirgantara;

r. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Dharma Samudra;

s. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa;

t. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma;

u. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Siaga; dan

v. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Ksatria Yudha.


Pasal 73

Tanda Kehormatan berupa Parasamya Purnakarya Nugraha, Nugraha Sakanti, dan Samkaryanugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada tempat yang utama di gedung atau kantor.


Pasal 74

Dalam hal Tanda Kehormatan berupa Bintang dilengkapi dengan Patra, pemakaian Patra di dada sebelah kiri pada saku baju di bawah kancing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila Patra berjumlah sama dengan atau kurang dari 4 (empat) buah:

1. 1 (satu) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku.

2. 2 (dua) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku dari atas ke bawah mulai dari yang lebih tinggi derajatnya.

3. 3 (tiga) Patra ditempatkan di tengah-tengah saku yang tertinggi derajatnya di bawahnya sebelah kanan lebih rendah, kemudian yang terendah di bawahnya sebelah kiri.

4. 4 (empat) Patra ditempatkan menyilang 4 (empat) yaitu 3 (tiga) Patra dan keempat di bawah tengah-tengah.

b. Patra yang kelima dan seterusnya di dada sebelah kanan dan disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diatur menurut keserasian.

c. Patra yang sederajat, ditempatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara kronologis dengan catatan Patra dari angkatannya sendiri di tengah-tengah saku.


Pasal 75

(1) Dalam hal Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilengkapi dengan Miniatur, pemakaian Miniatur pada lidah baju atau pakaian resmi.

(2) Pemakaian Miniatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun hanya 1 (satu) deretan berjajar atau berhimpit dari kanan ke kiri dengan ukuran panjang tidak melebihi 13 (tiga belas) cm.


Pasal 76

Dalam hal Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dilengkapi dengan pita harian, pemakaian pita harian pada dada kiri 1 (satu) cm di atas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri pakaian resmi atau pakaian dinas harian, dengan ketentuan:

a. apabila pita harian berjumlah sama dengan atau kurang dari 15 (lima belas) buah:

1. penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 3 (tiga) buah.

2. deretan teratas dapat kurang dari 3 (tiga) buah pita tergantung pada jumlah pita yang dimiliki.

b. apabila pita harian berjumlah sama dengan atau lebih dari 16 (enam belas) buah:

1. penyusunan tiap-tiap deretan sebanyak 4 (empat) buah.

2. deretan teratas dapat kurang dari 4 (empat) buah pita tergantung pada jumlah pita yang dimiliki.

c. deretan-deretan tersusun dari bawah ke atas dengan jumlah antara 1 (satu) deretan dengan yang lainnya adalah 1 (satu) mm.


Pasal 77

(1) Dalam hal WNI memiliki Tanda Kehormatan dari Negara asing, maka Tanda Kehormatan tersebut dipakai bersama dengan paling sedikit 2 (dua) Tanda Kehormatan yang diterima dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tanda Kehormatan yang diterima dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tanda Kehormatan dari Negara asing dipakai dengan urutan:

a. Tanda Kehormatan berupa Bintang;

b. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana;

c. Tanda Kehormatan berupa Bintang dari negara asing; dan

d. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana dari Negara asing.


BAB VIII

PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA,

DAN TANDA KEHORMATAN


Pasal 78

(1) Setiap penerima Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara.

(2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Gelar dapat berupa:

a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;

b. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;

c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;

d. pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional; dan/atau

e. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.

(3) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup dapat berupa:

a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa;

b. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau

c. hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

(4) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah meninggal dunia dapat berupa:

a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;

b. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;

c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;

d. pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional; dan/atau

e. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.

(5) Penghormatan dan penghargaan berupa hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama diberikan hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera.

(6) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan huruf c, dan ayat (4) huruf a bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.


BAB IX

TATA CARA PENCABUTAN TANDA JASA DAN

TANDA KEHORMATAN


Pasal 79

(1) Dalam hal penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan.

(2) Pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan.


Pasal 80

(1) Presiden dapat mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan atas usul perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, dan/atau kelompok masyarakat.

(2) Permohonan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengusul kepada Presiden melalui Dewan disertai alasan dan bukti pencabutan.

(3) Usul pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

(4) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian usulan pencabutan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, Dewan meminta pertimbangan dari menteri, pimpinan lembaga negara, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.


BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 81

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 82

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Wisnu Setiawan




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara serta menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pengaturan mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 meliputi antara lain jenis Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pengajuan dan verifikasi usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian dan pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA, penghormatan dan penghargaan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sebagai pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk dibentuk peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2) mengenai Tanda Kehormatan Satyalancana yang terdiri atas Tanda Kehormatan Satyalancana sipil dan Tanda Kehormatan Satyalancana militer;

2. Pasal 14 mengenai bentuk, ukuran, kriteria dan tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

3. Pasal 30 ayat (4) mengenai tata cara pengajuan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

4. Pasal 31 ayat (3) mengenai tata cara verifikasi usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

5. Pasal 32 ayat (4) mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

6. Pasal 33 ayat (7) mengenai penghormatan dan penghargaan untuk penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

7. Pasal 36 ayat (4) mengenai tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

8. Pasal 38 ayat (5) mengenai pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut Peraturan Pemerintah ini berisikan pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis, bentuk, ukuran Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, persyaratan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara verifikasi usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta penghormatan dan penghargaan kepada penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan baik bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup maupun bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah meninggal dunia.

Di samping itu, terkait dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyatakan bahwa Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benda Tanda Jasa” adalah Medali.

Yang dimaksud dengan ”alat kelengkapan” antara lain Piagam, Miniatur, dan Patra.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “benda Tanda Kehormatan” adalah Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha.

Yang dimaksud dengan “alat kelengkapan” antara lain Piagam, Miniatur, dan Patra.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemberian Satyalancana Wira Karya kepada seseorang tidak memperhatikan golongan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah bencana alam dan bencana sosial” adalah daerah yang sering mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Konflik sosial dimaksud antara lain gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis.

Yang dimaksud dengan “daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang” adalah tempat yang karena letak geografis dan/atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana atau prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya.

Yang dimaksud dengan “daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil” adalah daerah yang masyarakatnya memiliki karakteristik tertutup dan homogen, pranata sosialnya bertumpu pada kekerabatan, serta sebagian besar berada di daerah terpencil secara geografis.

Yang dimaksud dengan “daerah perbatasan dengan negara lain” adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di wilayah kecamatan.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "kesetiaan" adalah ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.

Yang dimaksud dengan "pengabdian" adalah penyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi.

Yang dimaksud dengan "kecakapan" adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan keterampilan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "kejujuran" adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "disiplin" adalah kesanggupan untuk mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan-ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.

Huruf a

Masa kerja dihitung dari PNS yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas sebagai Calon PNS atau PNS, secara terus menerus dan tidak terputus.

Masa kerja tersebut dihitung berdasarkan sistem berkala dengan jangka waktu setiap 10 (sepuluh) tahun yang dihitung sampai 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. masa 10 (sepuluh) tahun tahap pertama;

2. masa 10 (sepuluh) tahun tahap kedua; dan

3. masa 10 (sepuluh) tahun tahap ketiga;

Apabila dalam masa 10 (sepuluh) tahun tahap pertama, PNS yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat dipertimbangkan dalam masa 10 (sepuluh) tahun tahap kedua untuk mendapatkan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun dan seterusnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Penentuan lama penugasan 90 (sembilan puluh) hari secara terusmenerus berdasarkan hasil uji psikotes batas seseorang dapat menanggulangi stres di daerah operasi secara formal dan umum, sedangkan lama 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus dimaksudkan untuk mewadahi bagi yang sering bertugas secara tidak terus-menerus karena pelaksanaan dan macam tugas yang diembannya.

Yang dimaksud dengan “waktu 90 (sembilan puluh) hari secara terusmenerus” adalah kurun waktu sejak diterbitkannya surat perintah penugasan sampai dengan dikeluarkannya surat perintah selesai penugasan.

Dalam hal penugasan melebihi 2 (dua) kali atau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dan secara terus menerus, maka tetap dihitung sebagai 1 (satu) kali penugasan.

Jumlah hari penugasan dihitung dari penugasan pada satu tempat operasi atau berkali-kali penugasan di beberapa tempat di seluruh wilayah Nusantara.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Dengan terbentuknya TP2GD maka kelembagaan Badan Pembinaan Pahlawan Daerah yang selama ini ada di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social dibubarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat independen” adalah dalam melaksanakan tugasnya TP2GD tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Dengan terbentuknya TP2GP maka kelembagaan Badan Pembinaan Pahlawan Pusat yang selama ini ada di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social dibubarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat independen” adalah dalam melaksanakan tugasnya TP2GP tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat tertinggi di institusi atas nama Presiden untuk mewakilinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “pakaian resmi” adalah Pakaian Sipil Lengkap bagi pria, pakaian nasional bagi wanita, atau Pakaian Dinas Upacara I.

Yang dimaksud dengan “pakaian dinas harian” adalah pakaian dinas yang dipakai sehari-hari.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat yang utama di gedung atau kantor” adalah tempat yang secara khusus dipergunakan untuk menyimpan benda atau dokumen yang bernilai tinggi.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebutan lain” adalah kremasi atau bentuk pemakaman lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya harus mempertimbangkan kelayakannya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak protokol” adalah hak memperoleh perlakuan khusus yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” antara lain peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5115
Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar